Pemberdayaan Perangkat Desa dan Masyarakat Desa

Mungkin beberapa hari ini saya sudah terlalu jenuh dengan pemberitaan media yang itu-itu saja. sehingga melalui blog pribadi ini saya ingin menulis sesuatu yang mungkin memang jauh dari aktual tapi sebenarnya menurutku ini sebuah masalah disekitar kita yang harus jadi perhatian dan kepedulian kita juga, atau setidaknya masalah di sekitar saya.

Beberapa hari yang lalu kebetulan saja saya menemani seorang wartawan dari sebuah media cetak harian local untuk mewancarai salah satu pejabat yang menangani terkait Pemberdayaan masyarakat Desa. Kebetulan juga yang diwawancarai tersebut ternyata langsung Pimpinan tertinggi yang menangani masalah Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di sebuah Kabupaten di daerah Jawa Tengah.

Sebenarnya dalam wawancara tersebut si wartawan ingin menjadikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut akan dijadikan sebagai sosok wanita pilihan untuk rubric khusus wanita. Karena ternyata si Kepala tersebut ternyata memang seorang wanita yang memiliki prestasi yang lumayan strategis. Sehingga membuat si wartawan tertarik untuk mengangkat profile beliau di media cetak tempat dia bekerja.

Namun disini saya tidak ingin membicarakan terkait hal tersebut diatas namun ingin berbicara dari sudut pandang yang lain.

Sebagaimana kita tahu bahwa sebesar apapun sebuah Negara, maju tidaknya sebuah Negara tersebut bisa dilihat dari maju tidaknya ribuan desa yang ada dan tersebar dipelosok negeri ini. Jika masih banyak terdapat ribuan desa-desa yang tertinggal ada di sebuah Negara, maka bisa dipastikan Negara tersebut pasti juga belum bisa dikatakan sebagai Negara yang maju dan modern.

Begitu penting peran desa dalam sebuah Negara tapi mungkin perhatian pemerintah terhadap perkembangan dan kemajuan serta pengelolaan desa kurang di utamakan. Hal inilah yang mungkin menyebabkan kenapa kemajuan Negeri ini juga berjalan lamban.

Harusnya jika negeri ini ingin mempercepat pembangunan secara serentak dan cepat. Maka hal itu harus dilakukan dan di awali dari DESA. Terlebih saat ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah termasuk juga desa. Dalam hal ini adalah program pemberdayaan masyarakat Desa.

Saya kurang setuju ketika program ini disebut sebagai Program Pemberdayaan MASYARAKAT Desa. Tapi saya lebih sepakat bukan masyarakatnya yang harus terlebih dahulu di BERDAYAKAN tapi jauh lebih penting lagi adalah PEMBERDAYAAN UNTUK PEJABAT DESA dalam hal ini adalah semua perangkat desa dari Lurah, RT, dan semua pamong-pamong Desa. Mereka para perangkat desalah yang WAJIB dan MUTLAK lebih di utamakan untuk diberdayakan. Karena merekalah MESIN PENGGERAK UTAMA dalam sebuah tatanan dan pengelolaan DESA. Bagaimana mungkin masyarakat bisa diberdayakan tapi para perangkat desa sendiri masih sangat tidak peduli dan memahami tentang bagaimana mengelola desa mereka sendiri dengan baik dan tepat guna ? Maka dalam hal ini Pemberdayaan yang lebih diutamakan adalah pemberdayaan Perangkat Desa, baru setelah itu dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selama ini masyarakat akan merasa lebih terkejut dan heboh ketika mendengar media memberitakan tentang kasus penggelapan pajak seperti yang di lakukan Gayus dan para Jamaahnya daripada harus mendengar penggelapan uang pembangunan Desa yang dilakukan oleh perangkat desa.

Sebenarnya penggelapan dana bukan hanya terjadi di instasi lembaga tinggi seperti pajak dan yang lain tapi juga di tingkat desa juga SANGAT MUNGKIN terjadi.

Saya sendiri beberapa hari yang lalu sempat ngobrol dengan salah satu perangkat desa di kampong saya. Beliau menyatakan bahwa setiap dana bantuan pembangunan desa turun, sudah pasti ada dana yang diselewengkan oleh pihak perangkat desa, besarnya mungkin tidak besar, hanya sekitar 10-20 juta. Mungkin uang segitu dianggap sangat kecil dan mungkin juga oleh MEDIA dianggap sesuatu yang sama sekali TIDAK MENARIK untuk dijadikan berita.

Namun menurut salah satu perangkat desa dikampungku memiliki pandangan lain terkait penyimpangan tersebut. Uang 10-20 juta tersebut mungkin kecil, tapi coba anda bayangkan ketika setiap desa di seluruh Indonesia melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh perangkat desa dikampungku ? PASTI ITU MENJADI LUAR BIASA BUKAN ??? dan menurut perangkat desaku ini sangat YAKIN bahwa di setiap desa di Indonesia sangat MUNGKIN sekali perangkat Desa melakukan hal yang demikian.

Ketika melihat tentang sedikit masalah tersebut diatas harusnya menjadikan KOREKSI untuk pihak terkait bagaimana benar-benar melakukan Pemberdayaan kepada perangkat-perangkat desa di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengontrol dan memberdayakan mereka sebagai orang-orang terdepan untuk memajukan dan mengelola desa mereka dengan baik dan benar. Jika ini bisa dilakukan secara serentak di seluruh desa-desa di negeri ini, saya sangat meyakini bahwa percepatan pembangunan secara merata dan berkeadilan yang di dengungkan oleh pemerintah pusat ajkan segera terealisasikan dengan lebih cepat dan tepatguna.
Terkait jenis dan bentuk pemberdayaan seperti apa harusnya pihak terkait lebih tahu dan faham, mungkin bisa dalam bentuk pembekalan Sumber Daya manusia perangkat desa, pelatihan-pelatihan khusus tentang bagaimana mengusrus desa dan menggali potensi desa masing-masing atau juga kegiatan-kegiatan lain yang bisa melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan sehingga benar-benar bisa member manfaat bukan hanya untuk perangkat desa semata tapi juga kepada masyarakat desa.

Jika itu dilakukan secara serentak diseluruh ribuan desa-desa yang tersebar dipelosok negeri ini, saya yakin ketika desa-desa di negeri ini mengalami manfaat dan kemajuan dari program pemberdayaan ini bukan mustahil hanya desa yang merasakan tapi juga kemajuan secara global untuk negeri ini juga ikut merasakanya.

Tapi permasalahanya sekarang adalah KAPAN DAN SIAPA yang akan MEMUALAI ?